Kode Paket 4508444
Nama Paket Pengawasan Pembangunan Halte Bus SMPN 1 Bengkayang
Rencana Umum Pengadaan
Kode RUP Nama Paket Sumber Dana
37535734 Pengawasan Pembangunan Halte Bus SMPN 1 Bengkayang APBD
Tanggal Pembuatan 29 November 2022
Tahap Paket Saat Ini Paket Sudah Selesai
K/L/PD/Instansi Lainnya Kab. Bengkayang
Satuan Kerja DINAS PERHUBUNGAN
Jenis Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi
Metode Pengadaan Pengadaan Langsung
Khusus Orang Asli Papua (OAP) Tidak
Tahun Anggaran APBD 2022   
Nilai Pagu Paket Rp. 10.000.000,00 Nilai HPS Paket Rp. 9.989.000,00
Jenis Kontrak Waktu Penugasan
Lokasi Pekerjaan
  • Dinas Perhubungan - Bengkayang (Kab.)
Syarat Kualifikasi Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Izin Usaha
Jenis Izin Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
NIB NIB OSS 1.1 KBLI kode 70202 (Aktivitas Konsultansi Transportasi) berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017, atau NIB OSS RBA kode KBLI 71102 ( Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI) dan Sertifikat Standar kode KBLI 71102 ( Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI) berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020
2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil [Kecil/Menengah/Besar], serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi (RE202) berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2014 atau Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi (RK003) Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2021 [sesuai dengan sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang dibutuhkan]
4. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)
5. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara
9. Dalam hal peserta melakukan KSO, maka:
a. evaluasi persyaratan pada angka 1, 3, 4, 5, 6 dilakukan untuk setiap perusahaan yang tergabung dalam KSO;
b. evaluasi pada angka 2, dilakukan secara saling melengkapi oleh seluruh anggota KSO dan setiap anggota KSO harus memiliki salah satu SBU yang disyaratkan;
c. evaluasi pada angka 7, dilakukan secara gabungan; dan
d. evaluasi pada angka 8, dilakukan dengan menjumlahkan SKN seluruh anggota KSO dan setiap anggota KSO harus menyampaikan laporan keuangan.
Persyaratan Kualifikasi Lain
Mengunggah bukti tangkapan layar status Valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak yang diperoleh melalui situs web resmi pemerintah yang membidangi perpajakan pada fasilitas unggahan persyaratan kualifikasi lainnya atau mengunggah hasil scan atau fotokopi surat Keterangan Wajib Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak KPP pada fasilitas unggahan persyaratan kualifikasi lainnya atau mengaktifkan fitur bukti Valid KSWP pada akun SPSE
Persyaratan Kualifikasi Lain
Memiliki NPWP
Persyaratan Kualifikasi Lain
Memiliki pengalaman jasa konsultansi konstruksi sesuai dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan paling kurang 1 satu pekerjaan dalam kurun waktu 4 empat tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak kecuali bagi Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 tiga tahun.
Peserta Non Tender 1 peserta